buku pengadaan begini tender yang benar

 

 

25 Sep
Penerapan Teori Penyertaan Tindak Pidana Terhadap Anggota Pokja ULP
Share

Pada akhir bulan Agustus yang lalu kita dikejutkan oleh berita pengunduran diri 35 orang anggota Pokja ULP Kabupaten Tabalong sebagai bentuk bentuk solidaritas adanya penetapan tersangka lima orang anggota ULP oleh Kepolisian Polda Kalimantan Selatan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan lampu desa Tanjung Tengah dan Jangkun di Kabupaten Tabalong. Pengunduran diri tersebut terjadi karena para anggota Pokja ULP Tabalong meyakini bahwa kesalahan yang dialami oleh rekan-rekannya hanyalah kesalahan administratif yang tidak semestinya dikenakan sanksi pidana.

Tanpa bermaksud untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi teori penyertaan tindak pidana, yang pada intinya membahas klasifikasi “pelaku tindak pidana”, disandingkan dengan tugas dan kewenangan Pokja ULP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan pemahaman tersebut diharapkan terjadi pemahaman yang sama bagi semua pihak sehingga pelaksanaan Belanja Negara/Daerah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan penegakan hukumnya bisa berjalan bersamaan demi kepentingan masyarakat luas.

Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana
Pengaturan mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana  terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56. Penyertaan tersebut timbul karena tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang tersebut. Dinpascaula, dalam tulisannya yang dimuat di blog http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ menjelaskan bahwa secara garis besar, penyertaan dibagi 2, yaitu pembuat (dader) dan pembantu (medeplichtige). Penjelasan lebih lanjut secara ringkas sebgaai berikut:

  • Pembuat
  • Pembuat, menurut pasal 55 KUHP, terdiri dari:

    • Pelaku (pleger) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan.
    • Yang menyuruhlakukan (doenpleger). Mengenai doenplagen atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang middelijjke dader atau seorang mittelbare tater yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.
    • Yang turut serta (medepleger). Menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
    • Penganjur (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan
  • Pembantu
  • Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

    • Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (medeplegen), dengan perbedaan-perbedaan tertentu.
    • Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (uitlokking),dengan perbedaan-perbedaan tertentu.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

 

organisasi.pengadaan

 

Pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

  1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.
  2. Unit Layanan Pengadaan (ULP), dalam pelaksanaan dilakukan oleh Pokja ULP, adalah unit organisasi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan pengadaan serta menandatangani dan melaksanakan Kontrak.
  4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, maka ULP/Pokja ULP, PPK dan PPHP memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak dapat saling mempengaruhi.

Rangkaian Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Secara sederhana, tahapan pengadaan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:


NO

TAHAPAN

PIHAK BERTANGGUNGJAWAB

OUTPUT TAHAPAN

1

Perencanaan Umum Pengadaan

PA/KPA

Pemaketan dan pagu anggaran

2

Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK

Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak

3

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pokja ULP

Pemenang pelelangan/seleksi

4

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ

  • PPK, jika PPK setuju dengan penetapan pemenang dari Pokja ULP
  • PA/KPA, jika PPK tidak setuju dengan penetapan pemenang dari Pokja ULP

SPPBJ

5

Penandatangan dan Pelaksanaan Kontrak

PPK

Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan

6

Penerimaan Pekerjaan

PPHP

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

7

Serah Terima Pekerjaan

PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

8

Pengajuan Pembayaran

PPK

Tagihan dari Penyedia

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP bukanlah keputusan yang bersifat final. Keputusan Pokja ULP dapat disetujui atau tidak disetujui oleh PPK. Apabila PPK tidak setuju dengan penetapan Pokja ULP, maka keputusan final ditentukan oleh PA/KPA.

Penerapan Teori Penyertaan terhadap Anggota Pokja ULP
Berdasarkan pasal 117 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimaana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara. Diterbitkannya SPDP oleh Polda Kalimantan Selatan tentu didasari keyakinan Penyidik tentang adanya indikasi kerugian negara. Berdasarkan teori penyertaan, maka kedudukan Pokja ULP menurut pendapat saya sebagai berikut:


JENIS PENYERTAAN

BENTUK PENYERTAAN

PENERAPAN

Pembuat

Pelaku

Pokja ULP bukan pelaku, karena:

  • Keputusan penunjukan pemenang ada pada PPK (jika PPK setuju dengan Pokja ULP) atau PA/KPA (jika PPK tidak setuju dengan Pokja ULP);
  • Pokja ULP bukan pelaku Kontrak.

 

Yang menyuruhlakukan

Pokja ULP dan PPK sejajar sehingga tidak bisa saling menyuruh

 

Turut serta

Dapat diterapkan apabila Pokja ULP dan PPK secara bersama-sama telah merancang penetapan pemenang yang tidak seharusnya.

 

Penganjur

Pokja ULP dan PPK sejajar sehingga tidak bisa saling menganjurkan

Pembantu

Pembantuan pada saat kejahatan

Pokja ULP tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Kontrak dan pembayaran

 

Pembantuan sebelum kejahatan

Dapat diterapkan apabila Pokja ULP dan PPK secara bersama-sama telah merancang penetapan pemenang yang tidak seharusnya.

 

View in PDF

Berlangganan Email


Website Designed and Maintained by MdHugoL.Com

--- All In One IT Solution For Your Business ---