buku pengadaan begini tender yang benar

 

 

05 May
Menyikapi Kontaktor yang Lambat Bekerja Di Awal Kontral
Share

Dalam salah satu sesi konsultansi dengan salah satu Pemerintah Daerah, salah satu pejabatnya mengajukan pertanyaan singkat seperti ini ; “Pak, bagaimana strategi menghadapi Kontraktor yang di awal kontrak tidak ada progress sama sekali, jika ditegur alasannya belum dikerjakan karena masa pelaksanaan berakhirnya masih lama.”

 

Pertanyaan dimaksud bisa dipahami dalam konteks Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Penyelesaiannya sangat tergantung pada konsistensi PPK dalam menegakkan aturan administrasi pelaksanaan kontrak sebagaimana yang sudah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak. Konsistensi PPK harus dijaga sejak awal untuk mencegah akibat buruk dari perilaku Kontraktor (Penyedia Pekerjaan Konstruksi) sebagaimana yang digambarkan di awal tulisan ini.

 

Ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak mewajibkan PPK melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau bisa digunakan istilah Pre Construction Meeting (PCM) yang salah didalamnya menyepakati program mutu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sebagai kesimpulan dari Rapat tersebut adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang secara sederhana bisa digambarkan dalam kurva S. Mengapa jadwal ini penting? Karena Pekerjaan Konstruksi adalah merubah bahan/material menjadi “bentuk wujud lain”, maka output Pekerjaan Konstruksi tidak akan terjadi dengan seketika, melainkan melalui sebuah proses. Proses dimaksud bisa diuraikan menjadi Jadwal Pelaksanaan.

Jadwal Pelaksanaan memang sudah diwajibkan sejak tahap pemasukan penawaran sebagai salah satu persyaratan teknis. Namun jadwal yang disampaikan pada penawaran belum mencerminta kondisi dan waktu yang akurat. Oleh karena itu jadwal harus dimutakhirkan lagi melalui Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Jadwal yang sudah dimutakhirkan harus disepakati bersama sebagai bagian dari kesimpulan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Kesalahan fatal PPK bisa berawal dari kelengahan untuk membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan yang sudah dimutakhirkan.

Berdasarkan jadwal yang sudah dimutakhirkan, PPK (dibantu Konsultan Pengawas), memantau kegiatan Kontraktor di lapangan dan membandingkan dengan rencana yang sudah disepakati. Keterlambatan (atau pencapaian lebih cepat) dipantau secara rutin, sekurang-kurangnya dalam periode mingguan. Kondisi Kontraktor tidak bekerja, jika dipantau secara rutin akan menjadi laporan keterlambatan dibandingkan dengan jadwal yang sudah disepakati.

Jika keterlambatan berlanjut, maka mekanisme berikutnya yang berjalan adalah mekanisme Kontrak Kritis. Dalam Standar Dokumen Pengadaan yang ditetapkan LKPP, mekanisme ini sudah diatur pada angka 42 yang pada intinya keterlambatan bisa mengakibatkan pemutusan kontrak sepihak sebelum akhir tahun anggaran, atas persetujuan atasan PPK, dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika PPK tidak tegas dalam membuat kesepakatan tentang Jadwal Pelaksanaan, maka kondisi yang digambarkan penanya tersebut di atas tidak akan dengan mudah diselesaikan. Kontraktor selalu punya alasan atas keterlambatan untuk membela diri seolah tidak melalukan kesalahan apapun. Pada akhirnya, waktu berlalu, masa Kontrak berakhir, PPK menghadapi dilemma. Bukan dilema cinta (sepeti lagunya Ungu), tapi dilema kontrak. Dilema kontrak semakin berat jika terjadi pada akhir tahun anggaran.

Seperti halnya cinta, Kontrak juga membutuhkan komitmen dan kesetiaan kedua belah pihak. Hidup CINTA eh, Hidup KONTRAK !!!

 

View in PDF

Berlangganan Email


Website Designed and Maintained by MdHugoL.Com

--- All In One IT Solution For Your Business ---