buku pengadaan begini tender yang benar

 

 

26 Mar
Perhitungan Pokok Denda
Share

Salah satu klausul yang diatur dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengenaan denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam masa pelaksanaan yang telah ditentukan. Denda keterlambatan dihitung dari Nilai Kontrak atau Bagian Kontrak sebagaimana ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai pokok denda, apakah dihitung dari nilai sebelum PPN atau dihitung dari nilai setelah ditambahkan PPN.

Untuk dapat menjawab diskusi tersebut di atas, pertama-tama harus dipahami mengenai struktur Nilai Kontrak, yaitu sebagai berikut:

Harga Barang/Jasa

Rp (a)

PPN

Rp (b)

Nilai Kontrak

Rp (a) + (b)

 

Beberapa pengertian yang perlu dipahami mengenai PPN adalah:

  • PPN pada dasarnya dikenakan terhadap barang/jasa yang wajib dikenakan PPN berdasarkan Undang-undang, oleh karena itu dimungkinkan adanya transaksi barang/jasa yang tidak dikenakan PPN.

  • Pembayaran PPN adalah kewajiban Pembeli. Penjual pada dasarnya hanya memungut PPN dari Pembeli (disebut Pajak Keluaran), untuk diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dikenakan oleh Pemasoknya. Jika terdapat selisih, maka Penjual, selaku Wajib Pajak, menyetorkan kekurangannya atau menerima pengembalian kelebihannya. Jurnal akuntansi dasar atas penjualan yang dikenakan PPN sebagai berikut:

Dr : Kas xxx

Cr : Penjualan xxx

PPN Keluaran xxx

  • Arus kas akibat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada dasarnya tidak mempengaruhi penghasilan Pejual selaku Wajib Pajak.

  • Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur PPN dalam Nilai Kontrak adalah uang Negara/Daerah selaku Pembeli, bukan merupakan bagian dari penghasilan Penyedia Barang/Jasa selaku Penjual.

Denda keterlambatan, adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang akibat kesalahannya tidak dapat melaksanakan pekerjaaan dalam masa pelaksanaan yang ditentukan pada Kontrak. Sebagai sebuah sanksi finansial, tentu saja pengenaan denda akan mempengaruhi dan dihitung berdasarkan penghasilan Penyedia Barang/Jasa. Penghasilan dimaksud adalah nilai barang/jasa sebelum dikenakan PPN.

Sebagai simulasi perhitungan pengenaan denda keterlambatan dikaitkan dengan pembayaran melakui mekanisme APBN, dapat diberikan contoh sebagai berikut:

  • Belanja Inventaris Kantor, Nilai Kontrak Rp 2.200.000.000 (termasuk PPN)

  • Berdasarkan SSKK denda dikenakan dari Nilai Kontrak

  • Hari Keterlambatan 10 hari

Maka pembayaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi sebagai berikut:

PENGELUARAN

Belanja Inventaris Kantor

Rp 2.200.000.000

POTONGAN

- PPh ps 22 : 1,5% x Rp 2.000.000.000

Rp 30.000.000

- PPN : 10% x Rp 2.000.000.000

Rp 200.000.000

- Denda Keterlambatan : 1/1000 x 10 hari x Rp 2.000.000.000

Rp 20.000.000

Jumlah Potongan

Rp 250.000.000

NILAI SP2D

Rp 1.950.000.000

Jika Disimulasikan pada pembukuan Penyedia Barang/Jasa, maka jurnalnya sebagai berikut :


Debet Rekening

Credit Rekening

 

Bank

1.950.000.000

Penjualan

2.000.000.000

Pajak Dipungut Bendaharawan

230.000.000

PPN Keluaran

200.000.000

Biaya Denda

20.000.000

Demikian bahasan saya mengenai perhitungan denda keterlambatan dengan kesimpulan bahwa denda keterlambatan dihitung dari nilai pekerjaan sebelum PPN.

 

View in PDF Version

Berlangganan Email


Website Designed and Maintained by MdHugoL.Com

--- All In One IT Solution For Your Business ---