buku pengadaan begini tender yang benar

 

 

02 Jan
Hari Menegangkan Bagi PPK
Share

“Dilema PPK terjadi saat orang berbahagia menjelang pergantian kalender masehi”. Sebuah quote spontan yang tercetus setelah bertemu dengan banyak PPK menjelang berakhirnya tahun anggaran. Bukan dilema karena ingin berlibur di akhir tahun, karena liburan sudah dicoret dari daftar do list para PPK. Dilema yang dihadapi adalah pilihan antara melanjutkan pekerjaan atau melakukan pemutusan Kontrak sepihak. Kewenangan PPK untuk memilih adalah mandat yang diberikan oleh Pasal 93 ayat 1.a.1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Bilamana PPK sudah memutuskan pilihan untuk melanjutkan pekerjaan, dilemma berikutnya adalah tentang bagaimana membiayai penyelesaian pekerjaan tersebut. Pilihannya adalah pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 atau dengan cara Perpanjangan Jaminan Pembayaran. Berdasarkan peta pikiran (mind map) terlampir, tulisan ini membahas hari-hari menegangkan bagi PPK yang memutuskan melanjutkan pekerjaan dengan cara Perpanjangan Jaminan Pembayaran.

Tulisan ini dibuat dalam kerangka pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai oleh APBN. Untuk pelaksanaan yang dibiayai oleh APBD di daerah tertentu, misalnya Kota Surabaya dan Kota Depok, pelaksanaannya lebih mudah karena inisiatif Pimpinan Daerah setempat untuk mengeluarkan ketentuan khusus dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Untuk pekerjaan yang dibiayai dengan APBD yang tidak ada aturan khususnya, tulisan ini bisa menjadi inspirasi.

 

Keputusan Melanjutkan Pekerjaan atau Pemutusan Kontrak

Pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa pilihan melanjutkan pekerjaan atau pemutusan kontrak sepihak dilakukan berdasarkan penelitian PPK. Sampai dengan saat ini, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana cara PPK melakukan penelitian. Oleh karena itu proses penelitian dilaksanakan berdasarkan kepatutan yang dilandasi oleh niat baik untuk mencapai output dan menghasilkan outcome yang maksimal.

Untuk Pengadaan Barang, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada umumnya disebabkan oleh keterlambatan kedatangan barang impor atau keterlambatan proses pabrikasi di Indonesia. Dalam proses penelitian, PPK harus meminta Penyedia Barang untuk membuat jadwal detail sampai saat barang sampai di lokasi yang ditentukan dalam Kontrak. Jika berdasarkan jadwal yang disusun, penyelesaian keseluruhan pekerjaan masih dalam rentang waktu keterlambatan (paling lama 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan), maka PPK dapat memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan.

Untuk Pekerjaan Konstruksi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya kesulitan mendapatkan material bangunan. Dalam proses penelitian, PPK harus meminta Pelaksana Konstruksi untuk membuat rencana pelaksanaan pekerjaan selama masa keterlambatan. PPK bisa meminta masukan dari Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana serta Tim Teknis untuk menilai kelayakan rencana yang disusun oleh Pelaksana Konstruksi. Jika berdasarkan masukan-maukan yang diterima, Pelaksana Konstruksi diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memutuskan melanjutkan pekerjaan.

Karena belum ada prosedur baku yang harus dilakukan oleh PPK, maka apapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, harus terdokumentasi dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban PPK dikemudian hari.

Permasalahan dilapangan, ternyata tidak didasarkan hanya pada pilihan atas penelitian subyektif PPK, namun waktu 50 hari sebenarnya merupakan hak dari penyedia untuk terlambat, apalagi bila dalam pekerjaan tersebut karena sesuatu hal mengakibatkan perubahan lingkup, maka ada hak penyedia yang diabaikan yaitu untuk perpanjangan waktu penyelesaian. Beberapa PPK dalam langkah pengamanan diri, biasanya “langsung tembak”, memakai surat pernyataan dari penyedia, bahwa apapun yang terjadi pekerjaan harus selesai tanggal 31 Desember.

Meminta Penyedia Barang/Jasa Memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, tulisan ini diperuntukkan bagi PPK yang memilih melanjutkan pekerjaan dengan cara perpanjangan Jaminan Pembayaran. Untuk memenuhi Langkah Akhir Tahun Anggaran, pembayaran sudah dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan Jaminan Pembayaran. ASLI Jaminan Pembayaran disimpan oleh Kepala KPPN dan PPK tidak memiliki akses langsung atas Jaminan tersebut. Di sisi lain, masa klaim jaminan hanya 30 (tiga puluh) hari kalender dimana jika masa itu terlewati, maka jaminan kadaluarsa dan collateral sepenuhnya kembali menjadi hak Penyedia Barang/Jasa. Resiko terbesar bagi PPK adalah jika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sampai habisnya masa berlaku Jaminan Pembayaran.

PPK harus melakukan mitigasi terhadap resiko tersebut di atas dengan cara meminta Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku Jaminan Pembayaran sampai dengan batas akhir keterlambatan. Bersamaan dengan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pembayaran, maka Penyedia Barang/Jasa juga harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan untuk menjamin agar PPK tetap bisa mengenakan sanksi sampai dengan hari terakhir keterlambatan.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012

Dalam rangkaian langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2012 yang diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012, terdapat kewajiban bagi Kuasa PA untuk menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa Kontrak berakhir (pasal 18 ayat (2)). Keputusan PPK untuk melanjutkan pekerjaan dengan Perpanjangan Jaminan Pembayaran mengakibatkan Kuasa PA tidak dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Meskipun tidak dapat memenuhi ketentuan apa yang diminta oleh pasal 18 ayat (2), Kuasa PA tetap perlu memberitahukan kepada Kepala KPPN perihal pilihan PPK tetap melanjutkan pekerjaan sesuai kewenangan pasal 93 ayat 1.a.1. Sebagai konsekwensi dari pilihan tersebut, Kuasa PA memberitahukan kepada Kepala KPPN bahwa PPK belum menyatakan Penyedia Barang/Jasa telah wanprestasi.

Sebagai konsekwensi tidak menyatakan wanprestasi, maka PPK dan Kuasa PA tidak dapat memenuhi pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai penyampaian permberitahuan wanprestasi kepada Kepala KPPN. Dengan tidak adanya pemberitahuan wanprestasi dan Berita Acara Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c, tentu Penyedia Barang/Jasa tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan Kepala KPPN melakukan klaim Jaminan Pembayaran berdasarkan pasal 18 ayat (3) huruf d.

Pasal 18 ayat (5) Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012

Sanksi bagi Kuasa PA yang tidak menyatakan wanprestasi (pasal 18 ayat (3)) maupun tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan DIPA tahun anggaran berikutnya (pasal 18 ayat(4)) diatur dalam pasal 18 ayat (5) yaitu dilaporkan ke Unit Pemeriksa Internal (Inspektorat) Kementerian bersangkutan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagian PPK merasa gamang dengan sanksi pemeriksaan ini, padahal menjadi obyek pemeriksaan itu bukanlah sanksi, tapi sebuah keniscayaan bagi PPK apapun pilihannya.

Dalam proses audit atau pemeriksaan, PPK harus bisa menjelaskan alasannya memilih memperpanjang Jaminan Pembayaran dibandingkan dengan mengajukan usulan revisi RKA-KL tahun 2013. Perpanjangan Jaminan Pembayaran pada dasarnya menjamin kepastian pembiayaan tanpa menganggu output yang direncanakan pada tahun 2013, apabila untuk Satuan Kerja yang memiliki kegiatan tidak berlanjut di tahun anggaran berikutnya.

Memantau Progress Pekerjaan

Tugas berat PPK pada masa keterlambatan adalah memastikan bahwa Penyedia Barang/Jasa mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu keterlambatan. Batasan 50 hari kalender sudah mengikat sehingga ibarat anak sekolah, berlaku pameo “selesai tidak selesai dikumpulkan”. Oleh karena itu, PPK harus secara rutin dan tegas memantau rencana yang sudah dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa berjalan sesuai yang diharapkan. PPK ada dalam posisi the point of no return, PPK harus menggunakan segala kemampuannya untuk memastikan Penyedia Barang/Jasa menyelesikan seluruh sisa pekerjaan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa PPK tidak boleh gagal dalam mengendalikan pekerjaan.

Harus dimaklumi bahwa melanjutkan sisa pekerjaan melampaui tahun anggaran sudah menjadi modus umum pada masa-masa sebelumnya dengan pendekatan yang berbeda. Jika selama ini PPK dan Penyedia Barang/Jasa “terpaksa” menandatangani Berita Acara Serah Terima, pada cara yang sedang kita lakukan ini belum ada Berita Acara Serah Terima. Oleh karena itu apabila ada yang mempertanyakan, PPK dan Penyedia Barang/Jasa harus percaya diri dan menjelaskan setidaknya 2 hal:

  • Belum ada Berita Acara Serah Terima; dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan.
  • Pemeriksaan Pekerjaan

Pemeriksaan Pekerjaan

Sesuai tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (dan perubahannya), tugas pemeriksaan pekerjaan dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Namun karena tanggung jawab pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ada pada PPK, PPK tetap harus meyakinkan diri nya bahwa pekerjaan benar-benar telah selesai dilaksanakan sesuai Kontrak berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPHP. Metode pareto dapat diterapkan oleh PPK sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen resiko Kontrak. PPK dapat meminta masukan dari Konsultan (untuk Pekerjaan Konstruksi) mengenai bagian pekerjaan yang tersulit dan tidak terlihat dari seluruh rangkaian pekerjaan. Jika bagian pekerjaan yang tersulit dan tidak terlihat ini bisa dipertanggungjawabkan, maka resiko pada bagian-bagian pekerjaan yang terlihat bisa diminimalkan.

Setiap Kontrak membawa resiko bawaan, sehingga PPK harus menyadari dan berbesar hati menerima resiko ditemukannya kesalahan di kemudian hari. Yang terpenting bagi PPK dalam menjaga integritasnya adalah, resiko itu muncul bukan karena rekayasa atau keterlibatan PPK.

Mengenakan dan Menyetor Denda Keterlambatan

Perhitungan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Pada umumnya, PPK tidak mengatur klausul denda ini di Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada saat proses pelelangan, sehingga klausul nya masih bersifat umum yaitu pengenaan denda dari nilai Kontrak.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai, PPK memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa perihal besaran denda yang harus disetorkan oleh Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa menyetorkan denda keterlambatan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak pada MAP 523752 - Denda Keterlambatan Proyek Pemerintah.

 

View in PDF Version

 

Berlangganan Email


Website Designed and Maintained by MdHugoL.Com

--- All In One IT Solution For Your Business ---